Pengertian Hukum Secara Umum & Menurut Ahli, Jenis, Sumber Hukum

10 min read

pengertian-hukum

Hukum adalah salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu negara. Pemahaman tentang hukum haruslah ditanamkan pada setiap warga negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, perlu untuk mengetahui pengertian hukum dengan tepat dan benar.

Hukum juga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penegakan peraturan di suatu negara. Tanpa adanya hukum, maka pemerintah tidak akan bisa menjalankan negaranya dengan baik dan benar. Hukum sangatlah penting sebagai pedoman menegakkan keadilan demi kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Hukum Secara Umum

Pengertian-Hukum-Secara-Umum

Ada banyak sekali jenis hukum, seperti hukum acara, hukum Newton, hukum Pascal, hukum Ohm, dan jenis hukum lainnya. Namun hukum memiliki arti yang luas. Hukum yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini berbeda dari hukum fisika.

Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai sistem yang memiliki seperangkat aturan dan norma-norma untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tata negara dan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan teratur.

Hukum juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan baik itu berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Seperangkat aturan tersebut berguna untuk mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Siapa saja yang melanggar aturan tersebut maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan-aturan dan norma-norma sebagai penyusunnya. Hukum ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum ini juga haruslah memberi dampak yang positif.

Bentuk tersebut tidak akan mengurangi kekuatan dari hukum tersebut. Siapapun pihak yang melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak disengaja, maka akan mendapatkan hukuman. Hukuman yang akan diberikan sangat beragam, semua itu tergantung dari jenis hukum dan peraturan yang dilanggar.

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Pengertian-Hukum-Menurut-Para-Ahli

Ada banyak sekali ahli-ahli yang mengemukakan apa pengertian hukum itu. Biasanya pengertian tersebut dijumpai dari pernyataan ahli tersebut. Namun, ada juga beberapa ahli yang menjelaskan pengertian hukum tersebut kedalam buku yang ditulisnya sendiri.

Pengertian hukum dari beberapa ahli tersebut umumnya tidak memiliki kemiripan antara satu sama lain. Semua diungkapkan dalam versi yang berbeda-beda. Namun, dari semua pendapat dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat.

Adapun beberapa pengertian hukum menurut ahli antara lain adalah:

1. Plato

Plato merupakan salah satu ahli yang menyatakan apa itu pengertian hukum. Menurut Plato, hukum adalah peraturan yang disusun secara teratur dengan mempertimbangkan banyak hal. Dengan demikian peraturan yang disusun menjadi tertata dengan baik.

Peraturan yang sudah tertata dengan baik ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Aturan ini pun bersifat mengikat, baik itu untuk pemerintah maupun untuk masyarakat luas.

2. Utrecht

Ahli lainnya yang menyatakan pengertian dari hukum yaitu Utrecht. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi hal yang harus dilakukan dan juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh semua warga negara termasuk pemerintah.

Kumpulan perintah dan larangan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi masyarakat dan juga pemerintah. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut, maka pemerintah lah yang akan mengambil tindakan terhadap pihak yang melanggar hukum tersebut.

3. Prof. Dr. Van Kan

Prof. Dr. Van Kan juga mengemukakan apa itu yang dimaksud dengan hukum. Menurut beliau, hukum adalah seperangkat pedoman hidup yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sifat dari hukum ini adalah mengikat semua pihak.

Tujuan adanya hukum ini adalah semata-mata untuk melindungi segala kepentingan yang dimiliki masyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum yang sudah dibuat, maka pihak yang melanggar tersebut akan diberikan sanksi yang sesuai.

4. Achmad Ali

Achmad Ali mengemukakan bahwa hukum merupakan semua hal yang berhubungan dengan norma-norma. Norma tersebut nantinya akan mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Norma inilah yang digunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan di kalangan pemerintah dan masyarakat.

Menurut beliau, penyusunan hukum ini dilakukan oleh pemerintah baik itu untuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Jika terdapat pihak yang melanggar hukum yang telah dibuat, maka pemerintah berhak memberikan sanksi kepada pelanggar hukum tersebut.

5. E. M. Meyers

Pengertian hukum menurut E. M. Meyers adalah seperangkat aturan-aturan yang mempertimbangkan nilai kesusilaan. Aturan ini dibuat sebagai pedoman dalam kehidupan dan pedoman bagaimana cara bertingkah laku antar sesama manusia.

Pengertian hukum ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur suatu negara oleh para petinggi negara. Karena dibuat dengan mempertimbangkan kesusilaan, maka hukum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat.

6. S. M. Amin

Ahli lainnya yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adalah S. M. Amin. Beliau beranggapan bahwa pengertian hukum adalah sekumpulan aturan yang tersusun dari norma-norma yang harus dipatuhi dan sanksi-sanksi yang harus diberikan ketika dilanggar.

Hukum disini bertujuan sebagai tata tertib yang berguna untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka kehidupan di masyarakat dapat berjalan dengan damai, aman dan tentram.

7. Aristoteles

Aristoteles juga mengemukakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi. Jika tidak mematuhi hukum maka akan ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar tersebut.

Namun, hukum tersebut tidak hanya dibuat dan berlaku untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat saja. Pemimpin yang memiliki andil dalam pembuatan hukum pun harus ikut mematuhi hukum serta aturan di dalamnya yang telah dibuat.

8. Immanuel Kant

Immanuel Kant juga berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan yang dibuat dengan batasan-batasan dari hak milik orang lain. Dengan adanya hukum diharapkan setiap orang dapat menghargai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang lain.

Dengan demikian, dapat tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib dan damai. Jika ada beberapa pihak yang melanggar atau merampas hak orang lain, maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi yang setimpal atas perbuatannya kepada orang lain tersebut.

Pengertian Jenis-Jenis Hukum

Pengertian-Jenis-Jenis-Hukum

Ada banyak sekali jenis-jenis hukum yang berlaku di dunia ini. Beberapa diantaranya juga berlaku di Indonesia. Beberapa jenis hukum yang berlaku di dunia dan juga pengertiannya antara lain adalah:

1. Hukum Pidana

Jenis hukum pertama yang selalu ada di seluruh negara di dunia adalah hukum pidana. Hukum pidana ini merupakan salah satu jenis hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menindak segala bentuk pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada.

Pelanggaran tersebut biasanya berhubungan dengan kepentingan umum yang ada di masyarakat. Adapun sanksi yang diberikan dapat dilihat dari jenis pelanggaran yang dilanggar oleh pihak pelanggar hukum. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi ringan ataupun sanksi yang berat.

2. Hukum Perdata

Jenis hukum lainnya yang biasanya berlaku adalah hukum perdata. Hukum perdata ini lebih fokus dalam mengatur kehidupan dan interaksi antar manusia sebagai bagian dari masyarakat. Hukum perdata ini juga berhubungan dengan pengaturan interaksi manusia secara privat.

Adapun sumber hukum dari hukum perdata ini diambil dari kitab undang-undang hukum perdata. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata maka kitab undang-undang tersebutlah yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan sanksi yang akan diberikan.

3. Hukum Internasional

Sama seperti namanya, hukum ini merupakan hukum yang berlaku dan diterapkan dalam ranah internasional. Biasanya hukum ini melibatkan beberapa negara dalam proses perumusan, penyusunan dan proses menjalankannya.

Hukum ini biasanya mengatur dan mengurus struktur-struktur internasional dan juga organisasi-organisasi internasional. Hukum internasional ini juga umumnya mengatur bagaimana hubungan antar negara sehingga harus ditaati dan dijalankan oleh negara yang bersangkutan.

Hukum internasional juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada hukum internasional yang hanya bertugas untuk mengatur jenis hubungan internasional yang dilakukan oleh beberapa negara saja. Namun, ada pula hukum internasional yang mengatur bagaimana jalannya organisasi dunia.

4. Hukum Islam

Jenis hukum lainnya adalah hukum islam. Hukum islam merupakan kaidah-kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari firman Allah SWT dan juga hadits. Hukum islam ini biasanya dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupannya.

Hukum islam memiliki ruang lingkupnya sendiri. Ruang lingkup yang dimiliki oleh hukum islam ini adalah ruang lingkup aqidah dan juga fiqih. Ruang lingkup aqidah biasanya mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia dan juga bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang ada di dunia ini.

Sedangkan ruang lingkup fiqih biasanya berhubungan dengan tata cara bagaimana menjalankan ibadah yang sesuai dengan syariat. Ibadah yang sesuai dengan syariat dapat membuat Anda mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rahmat dari Allah SWT.

Menjalankan kehidupan berdasarkan hukum islam membuat hidup manusia menjadi lebih teratur dan lebih berkah. Salah satu jenis dari penerapan hukum islam ini adalah penetapan dalam menentukan ahli waris. Selain itu jumlah warisan yang didapat juga diatur dalam hukum islam ini.

5. Hukum Bisnis

Dunia bisnis ternyata memiliki hukum tersendiri. Sesuai dengan namanya, hukum bisnis ini biasanya digunakan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan proses yang terjadi dalam dunia bisnis. Hadirnya hukum bisnis diharapkan dapat mengatur kegiatan bisnis agar dapat saling menguntungkan.

6. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara ini dikhususkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan yang terjadi antar lembaga-lembaga negara. Adapun lembaga yang dimaksud dalam hukum ini adalah lembaga eksekutif, legislatif dan juga lembaga yudikatif dalam suatu negara.

Adanya hukum ini membuat pembagian tugas dan tanggung jawab setiap lembaga negara menjadi jelas. Tidak ada lagi yang namanya peristiwa perebutan permintaan hak dan wewenang antar lembaga negara. Oleh karena itu, setiap lembaga negara bisa menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya.

7. Hukum Adat

Seperti hukum alam, hukum adat juga tidak bisa dijauhkan dari kehidupan bermasyarakat. Hukum adat merupakan hukum asli yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Hukum adat sendiri memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Walaupun sudah banyak jenis hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum adat ini masih tetap berlaku di lingkungan masyarakat. Adanya hukum adat ini membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Sanksi yang diberikan pun masih berupa sanksi sosial.

8. Hukum Ekonomi

Agar proses ekonomi berjalan dengan lancar, maka diperlukan sebuah hukum yang dapat mengatur jalannya perekonomian tersebut. Hukum tersebut dikenal dengan istilah hukum ekonomi. Hukum ekonomi ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan dunia ekonomi.

Hukum ini nantinya akan mengatur dan juga membatasi sistem perekonomian yang berjalan di suatu negara. Hukum ekonomi juga berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan adanya hukum ini adalah agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara teratur.

Selain mengatur hubungan ekonomi antar masyarakat, hukum ekonomi ini juga mengatur bagaimana sistem pembangunan. Adanya hukum ini diharapkan dapat membantu proses pembangunan perekonomian menjadi lebih maju dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Sumber Hukum

Sumber-Hukum

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat berdasarkan norma-norma dengan tujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu hukum juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pastilah memiliki sumber dalam pembuatannya. Secara umum, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua. Dua sumber hukum tersebut antara lain adalah:

1. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum yang pertama disebut sebagai sumber hukum formil. Sesuai dengan namanya, sumber hukum ini berasal dari sesuatu yang telah dijadikan pedoman sejak zaman sebelum hukum tersebut ada. Sumber ini juga merupakan sumber yang sudah jelas dan pasti.

Sumber hukum formil dapat berupa undang-undang, ataupun pedoman lainnya yang dimiliki oleh suatu negara. Di Indonesia sendiri, ada beberapa jenis sumber hukum formil. Beberapa sumber hukum formil yang biasanya digunakan antara lain adalah:

a. Undang-undang

Merupakan salah satu sumber hukum formil yang hampir digunakan oleh seluruh negara di dunia. Hal ini dikarenakan setiap negara pastilah memiliki undang-undang yang digunakan untuk mengatur kehidupan bernegara.

Undang-undang ini biasanya dibuat oleh lembaga-lembaga penting dalam pemerintahan. Beberapa lembaga yang biasanya membuat undang-undang adalah lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif.

b. Adat-Istiadat

Dalam proses penyusunan hukum, adat-istiadat juga tidak boleh dilewatkan begitu saja. Adat-istiadat dapat digunakan sebagai acuan apakah hukum yang akan dibuat sesuai dengan kepribadian masyarakat yang akan diatur. Hal ini berguna agar hukum tersebut dapat diterima dengan baik.

c. Traktat

Pembuatan hukum juga kadang kala disesuaikan dengan traktat. Traktat merupakan sebuah bentuk perjanjian antar negara yang bisa dilakukan oleh dua negara atau lebih. Adanya perjanjian ini juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat hukum.

Traktat ini biasanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan apabila ingin membuat hukum yang berhubungan dengan interaksi suatu negara dengan negara lainnya. Dengan mempertimbangkan traktat diharapkan hukum yang dibuat tidak mengganggu dan merugikan negara lainnya.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi juga bisa digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum. Walaupun jenis putusan hakim ini belum mendapatkan penyelesaian hukumnya secara lengkap, tetapi yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan hukum.

e. Doktrin

Dalam pembuatan dan penetapan hukum, pendapat para ahli hukum juga diperlukan. Hal ini bertujuan agar hukum yang dibuat menjadi berguna dan tepat sasaran. Pendapat ini bahkan dijadikan sebagai asas-asas yang berlaku dalam dunia hukum.

2. Sumber Hukum Materiil

Selain sumber hukum formil, ada pula sumber hukum yang didapatkan secara materil. Berbeda dengan sumber hukum formal, dasar dari sumber hukum ini berasal dari gejala-gejala yang tumbuh di lingkungan masyarakat.

Gejala-gejala tersebut dapat berupa gejala ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan gejala ideologi. Adanya gejala tersebutlah yang membuat penciptaan sebuah hukum. Hukum tersebut nantinya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bermunculan tersebut.

Karakter Hukum

Karakter-Hukum

Hukum juga memiliki karakternya masing-masing yang membuatnya menjadi terlihat berbeda. Karakter ini juga bisa disebut sebagai ciri-ciri dari hukum. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh hukum itu sendiri. Beberapa karakteristik hukum antara lain adalah:

1. Memiliki Sifat yang Memaksa

Hukum merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, hukum memiliki sifat yang memaksa. Siapa saja yang melanggar hukum yang telah dibuat maka ia akan dikenakan sanksi tanpa memandang agama, ras dan juga suku.

2. Berisi Perintah dan Larangan

Karena berguna untuk mengatur berbagai macam aspek kehidupan, maka hukum berisi aturan-aturan atau perintah yang harus dikerjakan. Selain itu, hukum juga umumnya berisi larangan-larangan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan demi menjaga ketertiban berbangsa dan bernegara.

3. Memiliki Sanksi

Karena memiliki sifat yang memaksa, maka setiap orang tanpa terkecuali wajib menaati hukum yang sedang berlaku. Tidak ada satupun orang yang boleh melanggar hukum tersebut, termasuk pihak pemerintah sekalipun. Jika terbukti ada yang melanggar, maka pihak itu akan dikenai sanksi tegas.

Tujuan/Fungsi Hukum

Tujuan-Fungsi-Hukum

Sebenarnya tujuan ditegakkannya suatu hukum itu adalah universal. Ada banyak sekali tujuan yang akan dicapai ketika suatu negara menegakkan hukum. Adapun tujuan tersebut pastilah berhubungan dengan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Jika hukum yang dibuat dijalankan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka permasalahan yang ada pun dapat diselesaikan dengan mudah. Penegakan hukum juga biasanya dilakukan dengan melalui proses pengadilan.

Hukum juga bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar lebih terarah dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Hukum juga bisa dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk membuat berbagai keputusan yang berhubungan dengan negara.

Dengan demikian, keputusan yang diambil tidaklah merugikan pihak manapun karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal inilah yang membuat hukum menjadi sangat penting dalam proses berbangsa dan bernegara.

Unsur Hukum

Unsur-Hukum

Hukum sendiri terdiri dari beberapa unsur yang berbeda-beda. Unsur tersebutlah yang membuat hukum menjadi salah satu alat yang digunakan untuk membuat negara berjalan dengan aman dan damai. Unsur hukum pun dibuat dan disesuaikan dengan keadaan suatu negara.

Adanya unsur-unsur tersebut dapat membuat hukum yang dibuat tersebut menjadi lebih mudah diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak ada keterpaksaan bagi masyarakat untuk menjalankan dan mematuhi hukum tersebut.

Ada beberapa unsur hukum yang harus ada. Adapun unsur-unsur hukum tersebut antara lain adalah:

1. Dapat Mengatur Kehidupan Bermasyarakat

Hukum sendiri dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Adapun hal-hal yang diatur oleh hukum antara lain adalah bagaimana interaksi antar masyarakat, bagaimana pemecahan masalah yang ada di masyarakat, dan lain sebagainya.

2. Dibuat Oleh Pihak yang Berwenang

Hukum tidak bisa dibuat oleh sembarang orang. Dibutuhkan pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan perumusan dan penyusunan hukum. Pihak berwenang tersebut juga harus mengerti mengenai dasar-dasar hukum. Hukum juga haruslah sudah diakui secara resmi oleh negara.

3. Bersifat Memaksa

Hukum yang dibuat haruslah dibuat dengan sifat yang memaksa. Tanpa adanya unsur paksaan, maka hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Sebaliknya jika hukum yang dibuat bersifat memaksa, maka akan ada rasa takut bagi masyarakat untuk melanggar hukum tersebut.

4. Memiliki Sanksi Bagi yang Melanggar

Bagi yang melanggar hukum, maka pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum. Adapun jenis sanksi yang diberikan pun tergantung dari jenis hukum yang dilanggar.

Hukum di Indonesia

Hukum-di-Indonesia

Ada banyak sekali jenis hukum yang ada di dunia ini. Semua itu tergantung dari kebutuhan masing-masing negara. Namun, di Indonesia sendiri terdapat dua jenis hukum yang berlaku. Adapun jenis hukum yang terkenal berlaku di Indonesia antara lain adalah:

1. Hukum Privat

Hukum ini merupakan salah satu jenis hukum yang terkenal di Indonesia. Hukum privat ini biasanya digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat antara individu yang satu dengan individu lainnya. Biasanya hal yang diatur dapat berupa bentuk interaksi antar sesama masyarakat.

Adapun hal yang diutamakan dalam pelaksanaan hukum privat ini adalah keuntungan dari kedua belah pihak. Keuntungan dari dua belah pihak ini tentu saja sudah disepakati terlebih dahulu. Beberapa contoh hukum ini adalah hukum dagang, hukum sipil dan juga hukum perdata.

2. Hukum Publik

Hukum lainnya yang termasuk ke dalam jenis hukum yang terkenal di Indonesia adalah hukum publik. Hukum ini biasanya juga digunakan untuk mengatur kehidupan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Namun hal yang diatur adalah hubungan yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Sanksi yang diberikan untuk pelanggaran hukum ini juga berbeda dari sanksi yang diberikan oleh hukum privat. Beberapa contoh dari hukum publik ini antara lain adalah hukum tata negara, hukum pidana dan juga hukum administrasi negara.

Pengelompokan Hukum

Pengelompokan-Hukum

Segala macam jenis hukum di dunia ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis kelompok. Pengelompokan ini dapat memudahkan dalam proses penyamaan dan pengklasifikasian hukum yang sedang berlaku. Hukum juga dikelompokkan ada yang berdasarkan jenis, bentuk, dan lain sebagainya.

Beberapa pengelompokan hukum yang paling banyak dikenal antara lain adalah

1. Hukum Berdasarkan Sumbernya

Dalam pembuatan dan penyusunan hukum, tentu saja ada sumber yang diacu. Sumber inilah juga bisa digunakan dalam proses pengelompokan hukum. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum undang-undang, hukum adat, hukum traktat, doktrin dan yurisprudensi.

2. Hukum Berdasarkan Bentuknya

Hukum juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Adapun bentuk hukum berdasarkan bentuknya antara lain adalah hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Biasanya hukum tertulis memiliki sifat yang lebih resmi bila dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis.

3. Hukum Berdasarkan Tempat Berlaku

Hukum juga bisa dikelompokkan berdasarkan dimana hukum tersebut berlaku. Adapun pengelompokan hukum berdasarkan tempat berlakunya dapat dibedakan menjadi dua. Dua kelompok tersebut antara lain adalah hukum internasional dan juga hukum nasional.

4. Hukum Berdasarkan Isi

Berdasarkan isi dan hal yang diatur, hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Dua kelompok tersebut adalah hukum privat dan juga hukum publik. Hukum privat lebih mengatur hubungan individu masyarakat, sedangkan hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Masyarakat sangatlah perlu untuk memahami apa itu pengertian hukum dan juga jenis-jenisnya. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan dengan aman, damai, tenteram dan aman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *